Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) kembali melaksanakan kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II hari ke-2 secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (20/5).
Kegiatan ini diikuti oleh peserta paralegal dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
Pada hari kedua pelatihan, selain narasumber dari penyuluh hukum, peserta juga mendapatkan penguatan materi dari berbagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Terakreditasi se-Provinsi Bengkulu. Narasumber yang hadir secara virtual di antaranya berasal dari LKBH UMB, Bintang Keadilan, Posbankum Aisyiyah, Narendradhipa, Bakti Alumni Unib Mukomuko, Wredatama Peduli Keadilan, Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Bakti Alumni Unib Curup, LBH Rejang Lebong, LBH Kepahiang, dan Cahaya Perempuan Woman Crisis Center Bengkulu.
Materi yang disampaikan meliputi Teknik Komunikasi bagi Paralegal, Hak Asasi Manusia (HAM), Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan, serta Pengantar Hukum dan Demokrasi. Seluruh materi dirancang untuk memperkuat kapasitas paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada masyarakat secara humanis, inklusif, dan berkeadilan.
Pada sesi pertama, materi mengenai Teknik Komunikasi bagi Paralegal disampaikan dengan menekankan pentingnya komunikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas paralegal. Peserta diberikan pemahaman mengenai prinsip komunikasi efektif seperti respect, empathy, clarity, dan humble agar mampu memberikan pelayanan hukum dengan baik kepada masyarakat.
Selanjutnya pada sesi kedua, peserta menerima materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Narasumber menjelaskan pengertian HAM, dasar hukum, serta pentingnya perlindungan HAM di Indonesia. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai bentuk pelanggaran HAM dan upaya penegakannya guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
Pada sesi ketiga, materi membahas Konsep Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan. Narasumber menjelaskan perbedaan antara gender dan jenis kelamin, bentuk ketidakadilan gender, serta kondisi kelompok minoritas dan kelompok rentan yang kerap mengalami diskriminasi maupun keterbatasan akses terhadap keadilan. Dalam sesi ini peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak kelompok rentan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu pada sesi keempat, peserta mendapatkan materi mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi. Narasumber menjelaskan perkembangan sistem hukum di Indonesia mulai dari masa kolonial hingga reformasi hukum nasional, termasuk pentingnya supremasi hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta hubungan antara hukum dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam penyampaian materi, para narasumber menekankan pentingnya pemahaman dasar hukum dan demokrasi sebagai landasan bagi paralegal dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman terkait perlindungan hak asasi manusia serta pentingnya perspektif gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanganan permasalahan hukum.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Peserta terlihat antusias dalam tanya jawab dan berbagi pengalaman terkait praktik pendampingan hukum di wilayah masing-masing. Melalui pelatihan ini, Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu berharap para paralegal dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekitarnya.
#KemenkumRI
#KemenkumBengkulu
#PASTICERIA
#LayananHukumMakinMudah
#KitaMulaiCaraBaru
#Zulhairi
