Bengkulu – Dalam rangka memperkuat implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di tingkat wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menggelar kegiatan Policy Talks Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan sebagai bagian dari penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di wilayah Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini mengusung tema “Kebijakan Pembangunan Hukum Daerah yang Tepat Guna dan Tepat Sasaran” dan dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026, bertempat di Hotel Cordela Inn Bengkulu serta secara daring melalui Zoom Meeting dan live streaming YouTube Kanwil Kementerian Hukum Bengkulu.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu Victor Manurung, Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Selatan Wilayah Kerja Bengkulu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban serta sejumlah pejabat dan peserta lainnya dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pejabat fungsional. Hadir pula narasumber utama, Dekan FISIP Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto, serta moderator kegiatan Aldila Vidianingtyas Utami.
Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Pelaksana, Beni Kerista, yang menyampaikan bahwa kegiatan Policy Talks ini merupakan wadah strategis untuk meningkatkan kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya penguatan Forum Komunikasi Kebijakan sebagai sarana koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.
Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas penyusunan kebijakan di daerah.
“Melalui kegiatan Policy Talks ini, saya berharap kita semua dapat memperkuat wawasan, meningkatkan kapasitas, dan membangun ruang diskusi yang produktif dalam merumuskan kebijakan hukum daerah yang adaptif, inovatif, dan berkualitas. Forum ini juga diharapkan menjadi sarana kolaborasi antarpegawai dan pejabat fungsional untuk saling berbagi pengalaman, perspektif, dan praktik dalam dinamika proses penyusunan kebijakan,” ujar Zulhairi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi inti yang dipandu moderator Aldila Vidianingtyas Utami. Pada sesi ini, para peserta memperoleh materi dan diskusi mendalam dari narasumber, yakni Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Tongam Renikson Silaban, serta Dekan FISIP Universitas Bengkulu, Sugeng Suharto. Diskusi berfokus pada strategi pembangunan hukum daerah yang efektif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Melalui terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Forum Komunikasi Kebijakan dapat berjalan optimal, tersusunnya rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan, serta tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap sebagai bentuk akuntabilitas dan tindak lanjut penguatan kebijakan hukum di wilayah Bengkulu.
