Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengurusan Piutang Negara pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, Rabu (18/9/25).
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, khususnya bagian Keuangan dan BMN. Dari Kanwil Kemenkum Bengkulu hadir Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda beserta Staf Pengelola Keuangan dan BMN.
Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman terkait tata cara dan ketentuan pengelolaan piutang negara di lingkungan Kementerian Hukum. Sosialisasi ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan dalam mewujudkan pengelolaan piutang negara yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel.
Narasumber dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II menjelaskan sejumlah piutang negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN, di antaranya:
- Piutang negara yang dikecualikan berdasarkan PMK 163;
- Piutang dengan dasar hukum khusus seperti uang pengganti Tipikor dan denda putusan KPPU;
- Piutang perpajakan;
- Piutang pada Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi kriteria penyerahan ke PUPN, antara lain:
- Nilai piutang kurang dari Rp8.000.000 tanpa jaminan;
- Tidak tersedia dokumen yang membuktikan adanya piutang maupun jumlahnya;
- Piutang yang masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri;
- Piutang yang telah dikembalikan atau ditolak oleh PUPN.
Melalui partisipasi ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu menegaskan komitmennya dalam mendukung optimalisasi pengelolaan piutang negara serta mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. (HUMAS_PASTI_PADEK)
