Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu menyelenggarakan kegiatan Pisah Sambut Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Senin (12/1/26) bertempat di Aula Soekarno Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu. Kegiatan ini menjadi momen serah terima kepemimpinan dari Machyudhie kepada Titik Setiawati yang resmi mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang baru.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Victor Manurung, Kepala Divisi P3H, Tongam Renikson Silaban, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda, Koordinator Wilayah Kerja Kemenham, Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Bengkulu, serta seluruh pegawai di lingkungan Kemenkum Bengkulu.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan video kilas balik perjalanan tugas Machyudhie selama menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Dalam kesempatan tersebut, Machyudhie menyampaikan kesan dan pesan serta memaparkan sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih selama masa kepemimpinannya.

Machyudhie menjelaskan bahwa sejak menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi pada 1 Mei 2024, dirinya berhasil menuntaskan dua temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal, serta mengantarkan Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Selanjutnya, saat kembali dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Januari 2025, kinerja di bidang Kekayaan Intelektual (KI) hingga Desember 2025 berhasil melampaui target, dari 20 capaian menjadi 23 capaian.

Selain itu, di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkum Bengkulu juga meluncurkan inovasi layanan bertajuk “AHU Jemput Berkah”, sebuah program yang bertujuan memberikan kemudahan dan keterjangkauan layanan legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pada akhir penyampaiannya, Machyudhie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas kebersamaan dan kerja sama yang telah terjalin, serta memohon maaf atas segala kekhilafan selama menjalankan tugas. Ia berharap soliditas dan kinerja Divisi Pelayanan Hukum dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Sementara itu, dalam sambutannya sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang baru, Titik Setiawati menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai inovasi yang telah dirintis sebelumnya. Ia juga memohon arahan dan bimbingan dari Kepala Kantor Wilayah serta dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran Kemenkum Bengkulu dalam menjalankan amanah tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan pisah sambut dengan baik dan lancar. Ia juga memberikan penghargaan atas dedikasi, inovasi, dan kinerja Machyudhie selama menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah menyatakan kepercayaan penuh kepada Titik Setiawati untuk mengemban tugas baru, dengan menekankan pentingnya koordinasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta menjaga komunikasi yang baik di seluruh jenjang organisasi.

Kegiatan pisah sambut ini diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin prima, sekaligus mendorong Kemenkum Bengkulu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sekaligus penyampaian ucapan selamat datang kepada Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang baru. Sebagai informasi Machyudhie saat ini diberi amanah tugas baru sebagai Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIH Nasional Pada BPHN. (HUMAS_PASTI_PADEK)

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Zoom Meeting Percepatan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Kamis, 4 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Ruang Aula Fatmawati Kanwil Bengkulu.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rahmat Huda, Kepala Tim Kerja Keuangan dan BMN, Heryanto Matma, serta staf bidang Keuangan dan BMN hadir sebagai peserta dalam agenda yang bertujuan memperkuat tertib administrasi pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Zulfikar, Kepala Bagian Penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Dalam arahannya, Zulfikar menegaskan pentingnya percepatan penetapan status penggunaan BMN untuk memastikan seluruh aset negara memiliki kejelasan legalitas, sehingga dapat melindungi aset dari potensi kehilangan maupun penyalahgunaan.

Selain itu, penetapan status penggunaan BMN yang tepat dan mutakhir dinilai sangat penting dalam mendukung proses perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN) secara lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel. Melalui pembaruan data status aset, kementerian diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bengkulu berkomitmen mempercepat proses penetapan status BMN di wilayah kerja masing-masing, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset negara yang berdaya guna dan berhasil guna. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kamis (16/10/2025), bertempat di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Tongam Renikson Silaban, serta dihadiri oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Inspektorat, Bagian Hukum Setda, dan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bengkulu.

Dalam sambutannya, Tongam menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi aspek teknis dan substansi hukum.

“Harmonisasi bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret agar regulasi daerah benar-benar efektif, adaptif, dan sesuai dengan dinamika hukum nasional,” ungkap Tongam.

Raperda ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawa sejumlah pembaruan substansi dalam tata kelola aset daerah.

Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Bengkulu yang terdiri dari Hero Herlambang BY, Aulia Sulistira, Imiastuti, dan Nurbaiti, memaparkan hasil telaahan terhadap draf Raperda baik dari sisi teknik penyusunan maupun materi muatan. Secara umum, rancangan tersebut telah sesuai dengan regulasi terbaru, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pengaturan pembelian kendaraan dinas perorangan DPRD yang belum tercantum dalam naskah awal.

Setelah melalui proses pembahasan intensif, disepakati bahwa Raperda Kabupaten Rejang Lebong tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memenuhi prinsip harmonisasi dan dinyatakan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan akan semakin berkualitas, berlandaskan kepastian hukum, dan mendukung tata kelola aset daerah yang transparan serta akuntabel. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum #KemenkumRI #KemenkumBengkulu #KanwilKemenkumBengkulu #PASTIPADEK #LayananHukumMakinMudah #SetahunBerdampak #Zulhairi

Bengkulu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu mengikuti rapat virtual bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum RI, Rabu (27/8/2025). Rapat tersebut membahas tindak lanjut Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bengkulu ini turut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan AHU, Pande Made Handika Riady serta Tim Kerja Bidang AHU.

Rapat ini digelar menindaklanjuti surat Sekretariat Jenderal Kemenkum RI Nomor SEK-PR.04.0598 tentang penyampaian Keputusan Menteri Hukum RI terkait Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam pembahasan, terdapat empat rencana aksi prioritas Ditjen AHU dan Kantor Wilayah, yakni:
* Optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris,
* Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris,
* Optimalisasi peningkatan PNBP Ditjen AHU,
* Optimalisasi pendaftaran jaminan fidusia.

Melalui rencana aksi tersebut, Ditjen AHU menargetkan seluruh Kantor Wilayah mampu merumuskan strategi yang tepat agar capaian kinerja bisa dirampungkan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Kanwil Kemenkum Bengkulu sendiri menyatakan siap mendukung penuh upaya tersebut. “Kami akan berkolaborasi dan menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan, sehingga target rencana aksi 2025 dapat tercapai secara optimal,” Ungkap Kabid Pelayanan AHU

Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi hukum umum di Bengkulu semakin mudah diakses, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. (HUMAS_PASTI_PADEK)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KemenkumBengkulu
#KanwilKemenkumBengkulu
#Zulhairi