Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ernie Nurheyanti Miceleni Toelle, turut serta dalam diskusi strategis lintas sektor yang digagas oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kegiatan ini bertujuan menyusun peta jalan pengelolaan Indikasi Geografis (IG) yang berkelanjutan untuk mendukung perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan IG di Indonesia.
Diskusi ini menghadirkan Narasuber yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE; Deputi Ekonomi Kreatif M. Neil El Himam; dan Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan, S.STP., M.Si.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual menjelaskan Peran DJKI dalam Ekosistem IG Berkelanjuta Ir. Razilu, menegaskan bahwa IG memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus penggerak ekonomi lokal. "Indikasi Geografis bukan hanya alat perlindungan hukum, tetapi juga pendorong penguatan ekonomi lokal dan keberlanjutan budaya. DJKI berkomitmen mendukung hal ini melalui sinergi dan inovasi kebijakan," ujarnya.
Selanjutnya , M. Neil El Himam, Deputi Ekonomi Kreatif, menyoroti potensi IG dalam mendukung ekonomi kreatif. "IG memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kita perlu memastikan bahwa produk-produk IG mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan nilai tradisionalnya," jelas Neil.
Sementara itu, Budi Arwan menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan IG. "Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan IG yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga berkelanjutan," ujar Budi.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menyampaikan bahwa partisipasi pihaknya dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen mendukung pengembangan IG di Bengkulu, khususnya produk lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara nasional maupun internasional.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menciptakan kebijakan strategis untuk memperkuat posisi IG sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, sekaligus menjaga warisan budaya lokal agar tetap lestari.(HUMAS)
